1. Pelaku UMKM: Bertahan, Berubah Sementara, tetapi Tetap Jualan
Pertama, pelaku UMKM perlu segera mengamankan arus kas. Fokuskan penjualan pada produk/jasa yang tetap bisa jalan dengan keterbatasan bahan baku dan energi: menu sederhana dengan bahan lokal yang masih tersedia, jasa cuci, perbaikan, atau titip jual produk tetangga di satu titik yang aksesnya masih mungkin. Pengalaman UMKM di Thailand saat banjir 2011 menunjukkan bahwa usaha yang cepat memangkas produk tidak penting dan mengerucut ke produk paling laku mampu pulih lebih cepat.
Kedua, fleksibel soal bahan baku dan energi. Dengan LPG langka dan BBM antre, UMKM bisa: berbagi fasilitas (satu dapur produksi bersama untuk beberapa merek), menggunakan kompor listrik/induksi jika listrik relatif stabil, atau memakai bahan bakar alternatif yang aman dan terkontrol. Studi pemulihan UMKM pasca erupsi Merapi menegaskan bahwa akses cepat ke peralatan produksi bersama dan pembiayaan kecil untuk penggantian alat sangat membantu restart usaha.
Ketiga, pindahkan penjualan ke kanal yang paling mungkin: WhatsApp, marketplace lokal, dan titik jemput offline di area yang tidak tergenang. Pasca Topan Haiyan, pemerintah Filipina dan ILO mendampingi UMKM untuk mengandalkan penjualan daring, pasar temporer, dan skema titip-jual di minimarket sebagai jembatan pendapatan saat infrastruktur rusak. Pola serupa bisa dipakai: satu warung dijadikan “hub” titip produk UMKM sekitar yang lebih parah terkena banjir.
Keempat, dokumentasikan kerusakan (foto/video), stok yang hilang, omzet yang turun, dan catat dalam bentuk sederhana. Ini akan jadi basis untuk: pendataan pemerintah, pengajuan restrukturisasi kredit ke bank/BPRS, serta akses KUR pemulihan. Saat ini pemerintah dan OJK sedang mengumpulkan data UMKM terdampak sebagai dasar kebijakan restrukturisasi dan insentif.
2. Asosiasi UMKM, Koperasi, dan BUMG Gampong: Agregator Masalah dan Solusi
Asosiasi/komunitas UMKM dan BUMG gampong sebaiknya bergerak sebagai “agregator data dan logistik”. Langkah cepat: membuat daftar UMKM per gampong (jenis usaha, status kerusakan, kebutuhan mendesak: bahan baku, alat, modal kerja). Pendekatan agregat seperti ini terbukti efektif di Region 8 Filipina setelah Haiyan: DTI (Kementerian Perdagangan setempat) memberi layanan pemulihan untuk lebih dari 26.000 UMKM melalui program teknis, pemasaran, dan akses bahan baku berbasis data klaster.
Secara praktis, asosiasi dapat mengatur pembelian bersama LPG, BBM, dan bahan baku pokok (tepung, minyak, beras, gula) langsung dari distributor besar atau Bulog, lalu didistribusikan ke anggota dengan sistem kuota. Di Thailand, klaster UMKM yang mengonsolidasikan permintaan bahan baku dan memanfaatkan gudang bersama terbukti mengurangi waktu henti produksi pasca banjir 2011. Asosiasi juga dapat mengorganisir “pasar darurat” di lokasi yang relatif aman, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga sosial.
3. Pemerintah Daerah: BTT, Ruang Produksi Darurat, dan Koridor Logistik
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh perlu segera memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dukungan BNPB/BPBA untuk bukan hanya tanggap darurat, tetapi juga tanggap ekonomi. Ini berarti: selain dapur umum dan logistik pengungsi, dialokasikan juga anggaran untuk “dapur produksi UMKM”, tenda pasar sementara, serta bantuan alat kerja ringan (kompor, etalase, mesin kecil). Praktik seperti ini dilakukan dalam program pemulihan mata pencaharian pasca Merapi dan beberapa program ILO di Filipina, di mana kombinasi cash-for-work dan penyediaan alat produksi kolektif mempercepat pemulihan pendapatan lokal.
Pemerintah daerah juga bisa menetapkan koridor logistik prioritas UMKM: jalan yang dipastikan cepat dibersihkan untuk akses pasokan dan distribusi barang, serta SPBU yang ditugaskan melayani kuota tertentu untuk angkutan logistik, bukan hanya kendaraan pribadi. Ini belajar dari Thailand, di mana gangguan logistik menjadi salah satu faktor utama besarnya kerugian industri dan UMKM saat banjir 2011.
Selain itu, pemda perlu membentuk Satgas Pemulihan UMKM Aceh yang menyatukan dinas koperasi/UMKM, perindustrian, perdagangan, Bappeda, serta perbankan daerah. Tugas satgas ini: satu pintu pendataan, rekomendasi penerima KUR pemulihan, fasilitasi restrukturisasi kredit, serta penetapan lokasi-lokasi “zona usaha aman banjir” sebagai tempat relokasi sementara.
4. Pemerintah Pusat dan OJK: Insentif, KUR Pemulihan, dan Restrukturisasi
Pemerintah pusat melalui Kementerian UMKM sedang menyiapkan insentif khusus dan skema pemulihan UMKM untuk korban banjir Sumatra, termasuk Aceh, dengan menekankan pemulihan aktivitas ekonomi lokal, bukan sekadar bantuan konsumtif. Salah satu opsi yang mengemuka adalah KUR pemulihan dengan bagi hasil rendah, masa tenggang (grace period), dan fokus pada modal kerja untuk restocking serta perbaikan alat.
OJK, di sisi lain, tengah mengkaji restrukturisasi pembiayaan (penundaan angsuran, perpanjangan tenor, dan pengurangan bagi hasil) bagi UMKM terdampak di Aceh dan provinsi lain di Sumatra. Pengalaman pasca Merapi menunjukkan bahwa kebijakan khusus bank sentral dan otoritas keuangan untuk perlakuan kredit di daerah bencana (seperti penetapan daerah bencana dan relaksasi kolektibilitas kredit) mampu menghindari gelombang kredit macet dan memberi ruang napas bagi UMKM untuk bangkit.
Yang penting: kebijakan pusat ini perlu dibumikan di Aceh melalui sosialisasi yang jelas, formulir yang sederhana, dan pendampingan oleh pendamping UMKM, perguruan tinggi, serta asosiasi usaha, sehingga pelaku kecil yang terdampak parah tetap mampu mengaksesnya.
5. BUMN Energi dan Logistik: Menjamin Bahan Bakar dan Pangan
Kelangkaan LPG dan antrean BBM adalah bottleneck utama. Pertamina dan operator logistik lain perlu bekerja sama dengan pemda untuk menyediakan jalur prioritas bagi distribusi BBM dan LPG ke: rumah sakit, dapur umum, dan sentra produksi UMKM. Pemerintah pusat sudah menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga BBM di daerah terdampak Aceh, Sumut, dan Sumbar; langkah ini perlu dilanjutkan dengan pengaturan kuota dan distribusi tepat sasaran.
Bulog dan jaringan distributor pangan dapat membuka skema harga khusus atau paket bahan pangan pokok bagi pelaku usaha kuliner di daerah terdampak, sehingga mereka tetap bisa menjual makanan dengan margin tipis namun stabil. Dalam beberapa bencana di Indonesia, penambahan stok beras Bulog ke wilayah bencana terbukti meredam lonjakan harga dan menjaga kegiatan usaha kecil di sektor pangan tetap berjalan.
6. Lembaga Zakat, Baitul Mal, dan Filantropi: Modal Restart dan Bantuan Berbasis Usaha
Untuk Aceh, zakat, infak, dan wakaf produktif adalah modal sosial yang sangat kuat. Lembaga seperti Baitul Mal, BAZNAS, dan LAZ dapat mengalokasikan program khusus “modal restart UMKM terdampak banjir”: berupa paket alat kerja (kompor, oven kecil, mesin jahit, gerobak) dan/atau modal kerja mikro tanpa bunga. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi berbagai studi tentang keuangan sosial Islam yang menekankan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan pasca bencana, bukan sekadar bantuan konsumtif jangka pendek.
Program bisa diintegrasikan dengan kegiatan cash-for-work yang mendukung pemulihan infrastruktur lokal (pembersihan pasar, bengkel, warung), sehingga masyarakat mendapatkan pendapatan sambil mempercepat proses normalisasi kegiatan ekonomi, seperti yang dilakukan dalam program pemulihan mata pencaharian pasca Haiyan di Filipina.
7. Perguruan Tinggi dan Inkubator Bisnis: Pendampingan Cepat dan Rencana Kontinjensi
Perguruan tinggi di Aceh (USK, UIN Ar-Raniry, dan lainnya) serta inkubator bisnis dapat menjadi pusat pendampingan manajemen krisis bagi UMKM. Mengacu pada panduan internasional tentang ketangguhan UMKM, hal-hal yang bisa dilakukan antara lain: membantu pelaku usaha menyusun rencana keberlanjutan bisnis sederhana (business continuity plan), memetakan risiko lokasi usaha, dan mendesain skenario relokasi sementara yang murah.
Tim KKN, PkM dosen, dan inkubator dapat membuka klinik konsultasi gratis (online dan posko lapangan) untuk membantu: pengisian formulir bantuan, desain ulang model bisnis, serta pelatihan singkat pemasaran digital berbiaya rendah. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa UMKM yang pernah menerima pelatihan manajemen risiko dan diversifikasi pasar jauh lebih cepat pulih pasca bencana.
Secara historis, banjir besar di Thailand 2011, erupsi Merapi 2010, dan Topan Haiyan di Filipina memperlihatkan pola yang sama: UMKM paling rentan di awal, tetapi juga paling cepat menjadi motor pemulihan bila mendapatkan dukungan tepat sasaran dalam tiga hal: logistik bahan baku dan energi, akses pembiayaan yang fleksibel, dan pendampingan untuk adaptasi model bisnis.
Untuk Aceh, langkah strategis tiap stakeholder perlu diikat dalam satu kerangka: (1) UMKM menjaga nyawa usaha dengan berjualan dalam bentuk apa pun yang mungkin; (2) asosiasi dan BUMG menjadi agregator data dan logistik; (3) pemda menggeser sebagian fokus dari sekadar bantuan konsumtif menuju dukungan produksi; (4) pemerintah pusat dan OJK segera mengoperasionalkan insentif, KUR pemulihan, dan restrukturisasi; (5) BUMN energi/logistik menjamin pasokan BBM, LPG, dan pangan; (6) lembaga keagamaan mengarahkan dana sosial ke modal usaha produktif; dan (7) kampus serta inkubator menjadi mitra teknis UMKM.
Jika tujuh simpul ini bergerak serentak, Aceh bukan hanya bisa membantu UMKM bertahan di tengah bencana hidrometeorologi November 2025, tetapi juga membangun ekosistem usaha kecil yang lebih tangguh menghadapi banjir-banjir berikutnya yang, menurut proyeksi iklim, sayangnya berpotensi semakin sering terjadi.
